TTS, SEKOLAHTIMUR.COM – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan perbaikan lingkungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) mendukung World Agroforestry (ICRAF) dalam menerapkan teknologi Sistem Informasi Akses Lahan.
Dalam kegiatan bertajuk “Diseminasi Sistem Informasi Akses Lahan dalam Mendukung Perhutanan Sosial” pada Jumat (13/10/2023) di hotel Blessing, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten TTS, Seprianus K. Tualaka, S.T., M.Eng., menyampaikan, dengan adanya kemudahan tersebut, para petani dapat merasakan manfaat yang besar.
“Selama ini sudah ada sekitar 400 orang petani di Kabupaten TTS yang tergabung dalam kelompok tani untuk perhutanan sosial, namun banyak yang bubar dan tidak berkelanjutan,” ungkapnya.
“Oleh karenanya, kami berharap adanya inovasi dalam program pertanian dan pengelolaan kawasan hutan, seperti sistem informasi ini, dapat memberikan manfaat yang besar untuk Perhutanan Sosial,” lanjutnya.
Seprianus mengungkapkan, Pemkab TTS sangat membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk kemajuan masyarakat dan pengelolaan hutan yang lebih baik.
“Kita membutuhkan kerja sama multipihak dengan rekan-rekan NGO/LSM, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan agaran yang terbatas. Semoga dengan adanya ICRAF di TTS juga dapat membantu para petani dalam mengakses pasar,” ujarnya.
“Lokakarya ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman dan kapasitas dari para petani terhadap penggunaan sistem informasi akses lahan dan informasi pengelolaan perhutanan sosial demi kemajuan hidup masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator ICRAF NTT, Yeni F. Nomeni, menuturkan, program tersebut dapat menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar area hutan sekaligus dalam pemeliharaan lingkungan.
“Perhutanan sosial dapat menjadi solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dan perbaikan hutan, seperti ekonomi dan ekologi,” ungkapnya.
“Harapannya dengan sistem informasi ini, perkembangan perhutanan sosial di NTT bisa terus dipantau dan dapat memberikan informasi tentang perhutanan sosial kepada semua pihak, sebagai media diseminasi pengetahuan untuk penguatan kapasitas masyarakat serta sebagai bahan pengambilan keputusan ataupun kebijakan perhutanan sosial,” harap Yeni Nomeni. (Yosi Bataona/Lenzho/rf-red-st)
