Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekadar kesatuan pulau dan kepulauan atau wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Lebih dari itu, NKRI juga merupakan ruang kolaboratif yang dibangun setiap hari melalui komunikasi dan interaksi, dari konteks yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tiap-tiap warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan suku, adat-istiadat, kebiasaan, termasuk agama dan bahasa, memang ada dan niscaya. Pada saat yang sama mereka juga menyadari betul bahwa mereka memiliki satu alat komunikasi yang dapat menyatukan perbedaan dan meleburkan keanekaragaman, yaitu bahasa Indonesia. Begitu pentingnya bahasa Indonesia sehingga para pendahulu kita meletakkan fondasi kebahasaan di dalam konstitusi sesaat setelah Republik ini dilahirkan.
Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lebih dari sekadar alat komunikasi. Fundamental bahasa Indonesia dibangun oleh mozaik dan anasir kelokalan yang justru mampu memperkaya dan memberi warna khazanah kosakatanya. Apa yang tidak terdefinisikan oleh bahasa Indonesia, kadang-kadang, bahkan mungkin telah lama, tertakrif dan terdokumentasi di dalam bahasa-bahasa daerah di nusantara. Banyak contoh dalam konteks itu. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, istilah lingko dan dureng tentu telah terlebih dahulu mengemuka. Dari bahasa-bahasa lain kosakatanya tentu lebih banyak dan beragam. Salah satunya sempat menjadi kata yang paling sering dicari, yaitu kata palum. Pembaca tentu dapat meramban dan menjelajah makna dari kata-kata di atas melalui platform Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang tersedia.
Di sisi yang lain, bahasa-bahasa daerah merupakan, meminjam istilah dari seorang munsyi, reservoir atau lumbung linguistik yang merepresentasikan segala entitas dan kearifan lokal komunitas penutur bahasa dan tempat bahasa itu dituturkan. Komunitas penutur bahasa daerah itu kemudian memaklumi, menyepakati, dan menggunakan kosakata itu secara sadar dan turun-temurun. Hal itulah yang kemudian membentuk pengetahuan kolektif. Pengetahuan kolektif dan segala konsekuensinya itu bisa jadi berlaku bagi komunitas penutur itu saja, tidak bagi yang lain. Itulah sebabnya, dalam konteks ini, norma atau perangkat etik antara satu bahasa daerah dan bahasa daerah yang lain dapat berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang. Berbeda dari bahasa Indonesia yang lebih netral dan egaliter.
Bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadi media untuk merepresentasikan semua entitas dan pengetahuan kolektif penuturnya. Bahasa juga membentuk cara memandang dunia sekaligus menunjukkan identitas nasional dan lokal kita. Bahasa daerah, di satu sisi, tidak hanya menyimpan kosakata, tetapi juga sejarah, sistem nilai dan norma, pengetahuan, cara pandang, dan ingatan kolektif masyarakat penuturnya. Bahasa Indonesia, di sisi yang lain, memiliki fungsi yang sama, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Oleh sebab itu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak perlu dipertentangkan, apalagi dipersaingkan. Keduanya justru dapat saling melengkapi dan menguatkan.
Bahasa Indonesia menjadi lambang kedaulatan dan integrasi nasional, sedangkan bahasa daerah menjadi penciri dan penerang identitas kelokalan. Kita semua sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama dalam konteks ini. Kita sepenuhnya sadar bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan yang harus diutamakan. Pada saat yang sama, sebagai warga daerah, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan memberdayakan bahasa-bahasa daerah itu.
Kembali ke gagasan di atas, posisi dan peran bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah kiranya sudah tergambar dengan cukup jelas. Mereka akan terus terlibat dalam interaksi yang dibingkai oleh suatu konteks wacana. Kapan dan bagaimana salah satunya digunakan juga sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Bahasa daerah dapat berkontribusi pada pemerkayaan khazanah kosakata bahasa Indonesia. Sebagai contoh untuk diketahui, setakat ini sudah lebih dari 1.100 kata dari bahasa-bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur turut memberi warna dan mengisi kekayaan kata dalam KBBI. Beberapa contohnya ialah kata lingko dan dureng yang tersebut di atas. Selain itu, ada kata adondoak, weku, sasando, ating, dan kotaklema. Upaya inventarisasi kata dan istilah yang terus dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi NTT tentu akan menambah khazanah kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa-bahasa daerah.
Bahasa Indonesia tentu juga mengambil dan mengadopsi kata atau istilah dari bahasa-bahasa daerah lain. Sebagai contoh tertampil di atas kata palum. Palum berasal dari bahasa Batak Pakpak dan bermakna sudah cukup minum; hilang rasa haus; lepas dahaga. Dalam hal ini, kata palum merupakan antonim dari kata haus atau dahaga yang pada beberapa waktu yang lalu belum tersedia. Hal itu tentu merupakan bentuk simbiosis atau hubungan yang saling mendukung dan mendatangkan manfaat. Bahasa Indonesia mendapat tambahan kata baru, sedangkan bahasa daerah memiliki jembatan untuk mengenalkan kosakatanya ke panggung yang lebih besar.
Sebagai simpulan, pada akhirnya di ruang-ruang diskusi dan interaksi, baik di ruang maya maupun ruang nyata, pembangunan Indonesia tidak hanya ditandai oleh jalan raya, gedung pancakar langit, dan produk teknologi lainnya, tetapi juga oleh pembangunan mental yang beradab dan bermartabat melalui bahasa. Adab dan martabat dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai kata yang santun dan lugas yang berasal dari bahasa Indonesia dan beraneka bahasa daerah yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai. Lewat kata-kata yang dipilih secara arif, kita berkontribusi merawat rumah besar tempat kita bernaung: rumah besar bernama Indonesia. (*)
