Lindungi Hak Pekerja, Pemprov NTT Resmi Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp2.602.441

0
6
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat pers resmi pada Jumat (20/11/2026) di Lantai 1 Kantor Gubernur NTT.

Kota Kupang, SEKOLAHTIMUR.COM – Demi melindungi dan menjamin kepastian hak-hak pekerja, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau bertambah Rp146.543 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.455.498.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor: 421/KEP/HK/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/209/HI.01.00/XI/26 tertanggal 16 November 2026 yang meminta seluruh gubernur di Indonesia mempercepat penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan, besaran UMP tersebut merupakan hasil rapat pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha (APINDO), akademisi, dan birokrat (OPD terkait). Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan menggunakan nilai Alpha 0,70.

“Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70, sehingga tingkat kenaikan UMP-nya mencapai sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 hingga mencapai UMP Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 atau lebih tinggi dari UMP tahun 2026 sebesar Rp2.455.498,” ujar Gubernur Melki dalam jumpa pers pada Jumat (20/11/2026) di Lantai 1 Kantor Gubernur NTT.

Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan, keputusan ini menjadi dasar wajib bagi seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun swasta. Aturan ini secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, serta secara tegas melarang perusahaan yang sudah memberikan upah di atas standar UMP untuk menurunkan nilainya.

“Penetapan UMP oleh Gubernur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sehingga kepada perusahaan atau usaha-usaha lain yang telah menetapkan upah minimum di atas upah minimum provinsi, dilarang untuk diturunkan,” tegasnya.

Upah Minimum Provinsi NTT sebesar Rp2.602.441 ini akan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027. Untuk memastikan aturan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota bersama Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala di lapangan demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis. (Yosi Bataona/red-st)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini