TTS, SEKOLAHTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan ICRAF Indonesia, menyelenggarakan Lokakarya Konsultasi Publik bertajuk “Menuju Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Selatan” pada Jumat, 29 Agustus 2025 di Hotel Blessing Soe.
Dalam menghadapi perubahan iklim, solusi berbasis alam atau Nature-based Solution (NbS) dinilai efektif untuk memperkuat ketahanan lanskap. Pendekatan ini mencakup restorasi hutan, pengelolaan lahan basah, dan konservasi tanah dengan memanfaatkan fungsi alami ekosistem.
Selain menyerap karbon dioksida, NbS juga meningkatkan kemampuan lingkungan beradaptasi terhadap banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Karena itu, pengelolaan lanskap yang terintegrasi dengan NbS menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan iklim berkelanjutan. Rencana pengelolaan lanskap pun berperan krusial dengan memetakan area strategis untuk intervensi, seperti zona restorasi hutan, sehingga implementasi NbS dapat lebih terarah dan berdampak nyata.
Sejalan dengan hal tersebut, pada 29 Desember 2023 lalu, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan, yang terdiri dari tiga gugus tugas, yaitu: Gugus Tugas Tata Kelola Bentang Lahan, Gugus Tugas Kemitraan dan Kerjasama Multi Pihak, dan Gugus Tugas Pangan dan Gizi.
Ketiga gugus tugas tersebut mengemban visi bersama: “Terwujudnya bentang lahan Timor Tengah Selatan yang lestari dan harmonis, ditopang dengan ekosistem yang seimbang untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera.”
Dalam pernyataannya, Kepala Bappeda Kab. TTS, Johanis Benu, menyampaikan, komitmen bersama masyarakat dalam melakukan pengelolaan bentang lahan merupakan hal penting dalam mewujudkan kehidapan masyarakat yang tahan perhadap perubahan iklim. Dukungan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah harus terus dilaksanakan dengan berbagai sumber daya yang ada. Perencanaan bentang lahan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan kegiatan oleh semua pihak sehingga kegiatan akan menjadi terkoordinasi dan mencapai yang diharapkan.
Johanis Benu mengapresiasi dukungan ICRAF dalam menginisiasi program-program dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan bentang lahan. Harapannya kegiatan ini tidak berhenti disini.
”Kami berkomitmen untuk terus menindaklanjuti apa yang sudah dibangun. Jika masih ada kekurangan, akan terus kami perbaiki dan konsultasikan agar kualitasnya semakin baik,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut harapan semua pihak, Pokja Pengelolaan Bentang Lahan Kab. TTS telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, serangkaian kajian, identifikasi isu, perumusan strategi intervensi, pembagian peran, serta penyusunan mekanisme pembiayaan, monitoring, dan evaluasi. Rumusan awal ini dituangkan dalam draft dokumen Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Melalui forum Konsultasi Publik, draf tersebut dipaparkan agar dapat memperoleh masukan, kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan. Seluruh masukan akan digunakan untuk menyempurnakan rencana induk dan peta jalan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Dokumen ini nantinya diharapkan dapat terintegrasi ke dalam proses perencanaan pembangunan formal Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan rencana turunan lainnya.
Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, dalam pernyataannya mengatakan, kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan hari ini untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap rumusan rencana intervensi dalam pengelolaan Sub-Lanskap di Kabupaten. Selain itu, pada kesempatan ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil penyusunan rencana pengelolaan Sub-Lanskap serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap berbagai rumusan, strategi, dan intervensi pengelolaan Sub-Lanskap.
Lokakarya bertujuan untuk memfinalisasi berbagai hasil kesepakatan bersama mengenai pentingnya perencanaan pengelolaan sub-lanskap di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menyampaikan hasil penyusunan rencana pengelolaan sub-lanskap dari berbagai proses yang telah dilaksanakan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didukung oleh Pemerintah Kanada. Land4Lives bertujuan memberdayakan komunitas rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengambilan keputusan lingkungan dan komunitas yang lebih partisipatif.
Program Land4Lives diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap iklim, khususnya bagi kelompok rentan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. (Siaran pers ICRAF Indonesia/tim/rf-red-st)
