TTS, SEKOLAHTIMUR.COM – Guna melakukan pengawasan dan pengawalan dalam setiap tahapan pemilu yang jujur dan adil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar “media gathering” pada Rabu (1/11/2023) di Cafe Kebun Soe.
Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Desi M. Nomleni, S.Pt., saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan diadakannya “media gathering” tersebut untuk meningkatkan kemitraan antara Bawaslu dengan para insan pers dalam upaya pengawasan terhadap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilu.
“Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu TTS dengan teman-teman media ini sangat penting, dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.
Desi Nomleni berharap kegiatan “media gathering” tersebut mampu membangun sinergitas yang baik dalam upaya pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Dengan adanya kegiatan ini kami berharap antara Bawaslu dengan teman-teman media memiliki sikap yang sama dalam upaya melakukan pengawasan serta memberikan informasi yang edukatif kepada semua lapisan masyarakat agar penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan baik,” harapnya.
Sementara itu dalam rilis pers Bawaslu TTS yang diperoleh media ini dijelaskan, dalam rangka persiapan menghadapi Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu TTS melakukan simulasi sidang adjudikasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten TTS dan sengketa proses pemilu acara cepat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Simulasi dilakukan sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Bawaslu Kabupaten TTS memberi ruang dan kesempatan bagi Peserta Pemilu yang merasa dirugikan Pasca Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTS, untuk melapor di Bawaslu Kabupaten TTS sesuai Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Objek Sengketa Proses Pemilu yang diajukan adalah Surat Keputusan atau Berita Acara KPU. Permohonan pengajuan sengketa proses pemilu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan/Berita Acara KPU kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Peserta Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan diterima.
Penyampaian kelengkapan permohonan dilaksanakan:
1. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
2. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat:
a. Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;
b. Identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
d. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
e. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
g. Penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
h. Uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan
i. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.
Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
Mediasi dilakukan secara tertutup dengan tahapan:
a. Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
b. Perundingan kesepakatan;
c. Penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon;
d. Penandatanganan berita acara mediasi; dan
e. Penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.
Adjudikasi dilaksanakan dengan agenda:
a. Pembacaan permohonan pemohon;
b. Pembacaan jawaban termohon;
c. Pembacaan permohonan pihak terkait, jika ada;
d. Pemeriksaan alat bukti;
e. Penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan/atau pihak terkait; dan
f. Pembacaan putusan.
Pantauan media ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu TTS, Desi M. Nomleni, S.Pt., didampingi anggota, Dedan M. Aty, S.Pd., Ridwan Tapatfeto, S.H., Longginus Ulan, S.S., bersama para staf Bawaslu TTS. Hadir pula 20 wartawan dari berbagai media daring, elektronik, dan cetak yang ada di Kabupaten TTS. (Lenzho Asbanu/rf-red-st)
