Kota Kupang, SEKOLAHTIMUR.COM – Menghadapi musim kemarau, Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan berbagai langkah antisipatif dengan meningkatkan ketahanan pangan dan sejumlah upaya untuk menanggulangi dampak yang dihasilkan dari perubahan musim tersebut.
BMKG melalui Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang, Rahmattulah Adji, menyampaikan, setelah melakukan berbagai kajian dan analisis, diperkirakan sebagian besar wilayah NTT pada tahun 2023 akan menghadapi puncak musim kemarau yang lebih cepat dan lebih kering dari biasanya.
“Terkait dengan pucak musim kemarau, diperkirakan umumnya terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar 17%. Namun demikian terdapat beberapa wilayah yang mengalami musim kemaraunya diperkirakan pada bulan Juli yaitu sebesar 17,86%,” ungkap Adji saat jumpa pers, Kamis (30/03/2023) di Lantai 1 Kantor Gubernur NTT.
“Jadi, musim kemarau di tahun 2023 ini umumnya tiba lebih awal dibandingkan dengan biasanya. Kemudian curah hujan yang turun di periode musim kemarau, kita prediksi akan normal hingga lebih kering dari biasanya. Namun meskipun demikian, ada beberapa daerah yang memiliki curah hujan lebih tinggi dibanding yang biasanya,” lanjutnya.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F. Koli mengungkapkan, langkah tegas yang akan dilakukan sebagai upaya antisipasi adalah dengan menyiapkan jenis tanaman yang tahan terhadap musim kemarau dan fasilatas-fasilatas yang menunjang bagi para petani.
“Kita dari sektor pertanian memang sangat berkepentingan atas data-data yang disampaikan tadi, kemudian mengambil langkah-langkah mitigasi berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan panen bagi masyarakat yang sedang berproduksi,” ujarnya.
“Dilihat dari datangnya kemarau pada bulan April untuk sebagian wilayah, pemerintah dan petani mempersiapkan jenis tanaman yang memiliki adaptasi terhadap kekeringan seperti kacang hijau, kelor, sorgum dan jagung. Dari tanaman tersebut juga akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Skema yang akan diasapkan pemerintah juga akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kesiapanya sekaligus mempersiapkan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan percepatan panen,” jelas Lecky Koli.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan, langkah strategis yang diambil oleh BPBD adalah dengan mengaktifkan Kelompok Kerja Penanganan Kekeringan (Pokek) dan menetapkan status dari kondisi suatu wilayah melalui kerjasama dengan seluruh instansi terkait.
“Terkait dengan prakiraan awal musim kemarau yang sudah disampaikan tadi, BPBD tentu memiliki mekanisme kerja sebagaimana yang sudah diatur rencana kontigensi penanganan bencana kekeringan. Yang pertama dilakukan oleh BPBD adalah mengaktifkan Kelompok Kerja Penanganan Kekeringan (Pokek). Kelompok kerja ini melibatkan semua instansi yang terkait di dalamnya untuk mulai melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
“Berdasarkan kajian tersebut BPBD bisa mengajukan kepada kepala daerah untuk menetapkan status sehubungan dengan kekeringan. Apakah kita ada di status siaga darurat atau ditanggap darurat. Kekeringan merupakan bencana yang kejadiannya secara perlahan-lahan. Orang mulai merasa mengalami bencana kekeringan ketika susah mengakses air bersih dan susah panen. Maka kami akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sesuari arahan Gubernur, untuk mengambil langkah-langkah menghadapi kemungkinan yang diakibatkan oleh fenomena kekeringan yang mengancam produktifitas pertanian dan ketersediaan pangan,” jelas Ambrosius Kodo. (Yosi Bataona/rf-red-st)
