TTS, SEKOLAHTIMUR. COM – Kemajuan pendidikan tidak terlepas dari tanggung jawab bersama dari semua pihak. Bukan hanya sekolah yang punya peran sentral atas dunia pendidikan, pemerintah dan masyarakat juga merupakan elemen penting dalam menyokong keberhasilan pendidikan itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten TTS, Drs. Yosafat Saekoko, M.Pd. Menurutnya, kualitas pendidikan harus didukung oleh kapasitas untuk mentransfer pengetahuan secara kreatif-inovatif dan kemampuan dalam mengelola serta memanajemen pendidikan secara efektif-efisien, baik itu kepala sekolah maupun pendidik dan tenaga kependidikan.
”Kami melihat pendidikan di daerah ini sudah baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Dari segi kepala sekolah, belum semuanya memiliki sertikat kelayakan atau lisensi sebagai kepala sekolah, artinya harus memperoleh diklat profesi sebagai kepala sekolah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan personil, maka para kepala sekolah yang belum memiliki kelayakan tersebut harus diberi penguatan kapasitas yang berkaitan dengan manajemen sekolah dalam mengelola akademik dan substansi manejerial sekolah,” ungkap Yosafat saat diwawancarai media ini di kediamannya di seputaran Kota Soe, Sabtu (29/04/2023).
“Berkaitan dengan guru-guru, saya sangat senang dengan kebijakan pemerintah mengenai P3K yang sangat menjawab kebutuhan akan kekurangan tenaga pengajar. Namun, dinas teknis berkewajiban untuk membekali para guru dengan kompetensi dan penguatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan, baik itu kemampuan akademik-ilmiah, psikologi dan religius yang menunjang profesinya,” lanjutnya.
Dikatakannya, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari kepala sekolah dan guru melalui kompetisi dengan melibatkan pihak swasta sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas kemajuan dunia pendidikan.
“Saya selalu mendorong para guru untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi melalui program-program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun lembanga swasta. Pemerintah harus menyiapkan event-event tertentu untuk menjadi ajang uji profesi dan kompetensi bagi kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ujarnya.
“Kalau masalah ketiadaan dana, sebenarnya dunia usaha adalah pihak-pihak yang siap membantu memajukan pendidikan. Saya punya pengalaman, waktu itu pemerintah melibatkan pengusaha-pengusaha yang memosisikan mereka pada suatu komunitas dan mereka merasa dihargai sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam membangun pendidikan,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan agar semua pihak membangun kesadaran di dalam diri masing-masing untuk bergerak bersama-sama memajukan pendidikan sebagai suatu seruan moral-etis yang wajib untuk diberikan dan digalakkan demi kemajuan bangsa.
“Tema ini menarik, ‘Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar’. Bagi saya dengan merdeka belajar, sekolah diberi kewenangan lebih untuk memilih model belajar yang cocok untuknya. Kata ‘bergerak bersama’ berarti bukan hanya dinas pendidikan dan sekolah yang sendiri bekerja. Karena regulasi atau UU mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sebenarnya tema ini gaungnya belum terasa, dan seharusnya sudah mulai digalakkan dari sekarang sehingga tema ini dapat terwujud di tahun ini,” pungkasnya. (Lenzho Asbanu/rf-red-st)
