TTS, SEKOLAHTIMUR.COM – Pada Sabtu (9/12/2023) bertempat di GOR Nekmese Soe, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berkolaborasi dengan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sosialisasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja satuan pendidikan serta peningkatan belanja PDN dan On Boarding UMKM lokal melalui Siplah.
Dalam kegiatan yang melibatkan kepala sekolah se-kabupaten TTS dan pihak UMKM tersebut, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Ia pun menilai kegiatan tersebut sangat positif karena membantu pihak sekolah.
“Kegiatan ini baik karena akan memudahkan para kepala sekolah. Ketika kita membeli barang dan jasa pajak sudah langsung dipotong. Selain itu, teman-teman tidak dipusingkan lagi dengan administrasi. Semua data terekam dalam sistem,” ujarnya.
Dirinya berharap para kepala sekolah mengambil bagian penuh dalam program tersebut. “Karena sangat memudahkan kepala sekolah. Kepala sekolah akan fokus pada kegiatan belajar mengajar dan tidak fokus pada pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Bupati Tahun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memperkenalkan program ini kepada para kepala sekolah di Kabupaten TTS. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menguntungkan UMKM.
“Kita juga memotivasi UMKM karena selama masih menggunakan sistem transaksi tunai. Dengan pembelian secara online, mereka mampu menjangkau pasar di luar daerah,” tandasnya.
UMKM Penyokong Perkonomian Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPMP Provinsi NTT, Herdiana, S.T., M.BA., mengungkapkan, UMKM adalah penyokong kuat perekonomian masyarakat. Karena itu UKMK perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan.
“Kita perlu menyentuh UMKM. Kita tahu bahwa setelah pandemi covid, yang membuat bertahannya perekonomian masyarakat ketika keterlibatan UMKM tinggi. Kemendikbud memberikan kebijakan bagaimana sekolah juga belanjanya terhadap UMKM,” ungkapnya.
“Padahal sebenarnya banyak potensi UMKM yang bisa kita angkat. Oleh karenanya kita bantu UMKM agar bisa masuk ke online (on boarding). Kita ubah mindset mereka dari yang offline ke online. Kita harus bergerak sekarang sehingga tidak keburu dimasuki pihak luar,” tuturnya.
Dalam konteks tersebut, Herdiana menegaskan, pihaknya melibatkan dinas terkait untuk mendukung UMKM agar mereka lebih melek IT.
“Sehingga kita tidak tertinggal dan bisa mengambil pangsa pasar di TTS. Jangan sampai sekolah yang memiliki dana BOS yang banyak belanja ke UMKM di luar TTS,” katanya.
“Dengan sistem belanja ini, tanpa sekolah harus melaporkan pembelanjaan, sudah secara otomatis terdata. Ketika belanja pakai Siplah, itu otomatis sudah terhitung pajaknya. Ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Musa S. Benu, S.H., menyampaikan, pihaknya sudah mendatangi 6 titik untuk melakukan sosialisasi penggunaan Siplah.
“Kami sudah keliling 6 zona untuk melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan bagaimana menggunakan Siplah oleh semua kepala sekolah dan operator, juga untuk UMKM yang bersedia melakukan on boarding melalui Siplah,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pada 6 titik yang dikunjungi pihaknya dengan menyasar 700 sekolah, hanya 54 persen sekolah yang hadir dalam kegiatan hari ini.
“Ini disebabkan karena informasi yang kita sampaikan ke teman-teman yang jauh dari kota ini memang agak sulit sehingga partisipasi dari sekolah-sekolah di luar kota ini terbilang rendah,” ujarnya.
“Kami akan bekerja sama dengan BPMP Provinsi NTT agar kita dampingi mereka. Selain itu, pada instruksi bupati yang telah dibuat itu kami juga kami diperintahkan bupati untuk mengawal proses ini sehingga di tahun 2024 kita dorong semua sekolah untuk bisa belanja dengan menggunakan Siplah,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pimpinan OPD terkait, Kepala BPMP Provinsi NTT bersama rombongan, unsur Forkopimda, dan para undangan lainnya. (Lenzho Asbanu/rf-red-st)